Logo Placement

Kemandirian ekonomi bukanlah sebuah mimpi. Namun, saat ini mimpi itu belum tercapai. Paling tidak bila melihat penguasaan asing terhadap perekonomian nasional. Lihat saja, berapa banyak utang kita yang berasal dari luar negeri.

Menurut ekonom kawakan, John Perkins, Indonesia dikuasai oleh asing – terutama Amerika Serikat – melalui jeratan utang. Ia pernah membuat heboh dengan menyatakan bahwa AS berupaya agar negara kaya minyak seperti Indonesia berutang sebanyak mungkin kepada AS, melalui Bank Dunia dan IMF hingga tidak mampu membayarnya. Tujuannya, agar negeri itu masuk perangkap global empire sehingga keamanan nasional AS terjamin.

Tentu saja pendapat Perkins tersebut bisa dinilai terlalu ekstrem atau bahkan mengada-ngada. Namun, pada kenyataannya demikian. Indonesia masih terjerat utang luar negeri yang berat. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia terus menerus dibelit oleh utang.

Saat ini, posisi utang luar negeri sudah mendekati Rp2.000 triliun. Dan, kurang lebih separuh dari anggaran negara adalah untuk pembayaran utang. Itulah yang menyebabkan dana untuk pembangunan serba kekurangan. Mau memberikan pendidikan gratis sulit. Mau memberikan pelayanan kesehatan yang prima susah. Utang membuat bangsa ini sulit untuk mandiri.

Anggota Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menyatakan utang luar negeri belum efektif untuk pembangunan. "Kalau untuk investasi infrastruktur atau menambah subsidi, baru hasilnya bisa dirasakan seluruh rakyat. Yang ada, utang luar negeri digunakan untuk gaji pegawai dan membayar utang juga," ujar Harry.

Banyak ekonom percaya bahwa perangkap utang dan aturan yang didikte luar negeri dengan dalih liberalisasi, bisa makin menyengsarakan rakyat. Sistem ekonomi bebas dengan mengalihkan peran pemerintah kepada kebebasan individu saat ini akan menyebabkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyakit sosial lainnya. Belum lagi pihak asing menguasai aset-aset utama kita, sedangkan rakyat masih miskin.

Lalu, apa solusinya? Bangkit, itulah solusinya. Kuncinya ada pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang harus dilaksanakan secara konsisten. Guru Besar Ekonomi Universitas Padjajaran Ina Primiana menyatakan pemerintah harus menelurkan kebijakan yang memperkuat sektor-sektor domestik dan meningkatkan kapasitas yang mendorong peningkatan produktivitas. Cara ini akan berpengaruh pada penerimaan negara terutama melalui pajak dan dapat mendistribusikannya kepada rakyat.

Menurutnya, perekonomian Indonesia dikatakan mandiri bila dengan seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia mampu menyejahterakan rakyatnya, dan tidak banyak tergantung pada asing.

"Tetapi pada kenyataannya hampir seluruh sektor yang kita miliki juga dimiliki asing, termasuk sektor telekomunikasi dan perbankan. Di samping itu ketergantungan pada barang impor tinggi, jumlah masyarakat yang mencari pekerjaan di luar negeri masih tinggi, karena ketiadaan lapangan pekerjaan di dalam negeri," paparnya, Sabtu (19/5/2012).